Friday, January 01, 2010
Thursday, August 13, 2009
Informasi Lengkap Tentang PPDS FK UI
Penerimaan Berkas Pendaftaran PPDS FK UI di CHS (Pusat Data Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan) : sekertariat Jln. Salemba Raya 6 jakarta 10430. Telp.021-3100354
Biaya Formulir Pendaftaran CHS Rp. 50.000,-
PENDAFTARAN Dibuka Setiap Hari Senin – Jum’at (Jam 08.00-15.00 WIB)
Batas Akhir Pendaftaran :
* Berkas masuk Januari – Periode test April --- Periode Masuk PPDS bulan Juli
* Berkas masuk Juli – Periode test oktober--- Periode Masuk PPDS bulan Januari
Persyaratan Calon Peserta PPDS/PPDGS (Pasca PTT, Pra PTT dan PNS)
dengan induk asal:
-DEPDIKNAS
-DEPHAN/POLRI
-Departemen lain/BUMN
-FK swasta/RS swasta
-Perorangan
1. Surat permohonan/lamaran PPDS/PPDGS dari yang bersangkutan bagi peserta perseorangan dan atau surat permohonan dari instansi yang bersangkutan bagi yang dikirim dari instansi ditujukan kepada Pusat Data Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan
2. Mengisi formulir lamaran PPDS/PPDGS (4 rangkap)
3. Pas foto terbaru ukuran 4×6, 4 lembar
4. Materai Rp 6.000, 4 lembar
5. Foto copy ijasah yang disahkan/dilegalisir oleh fakultas (4 lembar)
6. Fotocopy transkrip nilai SKed dan Profesi yang disahkan/dilegalisir oleh fakultas (4 rangkap)
7. Surat keterangan selesai PTT dari DEPKES dan atau surat keterangan akan menyelesaikan PTT bagi yang belum menyelesaikan masa baktinya. Surat keterangan (surat ijin untuk mengikuti seleksi PPDS/PPDGS dari Dinkes Tk I DEPKES setempat bagi yang pra PTT/tunda PTT) (4 lembar)
8. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR)natau tanda terima pembuatan STR dari Konsil Kedokteran Indonesia (4 lembar)
9. Surat rekomendasi dari perhimpunan profesi kedokteran/kedokteran gigi setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran (4 lembar)
10. Surat keterangan Sehat dari RS Pemerintah 4 lembar
11. Uang pendaftaran sebesar Rp 100.000,- disetor melalui Bank BNI Capem UI Salemba No. Rek. 000.6693.996 a.n. PPDS/CHS (Slip Bank bukti pembayaran asli diserahkan bersama formulir PPDS)
12. Surat permohonan dan formulir lamaran PPDS/PPDGS dengan lampirannya disusun 4 set sesuai dengan warnanya masing2.
13. Bagi pelamar yang sudah pernah mendaftar sebelumnya dan belum diterima, supaya melampirkan surat penolakannya.
Catatan:
1. Foto dan materai ditempel pada formulir lamaran PPDS/PPDGS serta ditandatangani.
2. Untuk no 9 bila fotocopy harus dilegalisir asli
3. Untuk peserta yang dikirim oleh instansi harap melampirkan SK pengangkatan/kepegawaian.
4. Ada beberapa FK yang mensyaratkan SKKB dari kepolisian.
Informasi lebih lanjut hubungi telp: 021-3100354, 3907411 (fax)
Informasi Tambahan Bagi Calon Peserta Didik PPDS Khusus ke FK UI
1. Calon peserta PPDS pra PTT hanya untuk lulusan 2 tahun berjalan dari rencana pendidikan
2. Usia ≤ 35 tahun saat seleksi pendidikan
3. Persyaratan untuk calon PPDS Obsgyn : minimal nilai IPK: 2,75 dan nilai S1: rata2 7/B, TOEFL: 500 (LIA/PPB)
4. Untuk program IPD TOEFL min 500
5. Untuk calon PPDS I.Penyakit Jantung
Nilai IPK: 2,75
Mempunyai sertifikat ACLS (Advanced Cardiac Life Support)
6. Persyaratan untuk calon peserta PPDS Ilmu Bedah mempunyai sertifikat ATLS (Advanced Trauma Life Support), TOEFL min 500 (LIA)
7. TOEFL minimal 500
8. Untuk point 5, 6 dan 7 dapat diserahkan sebelum pelaksanaan seleksi administrasi di fakultas
9. Seleksi administrasi Fakultas dilakukan pada:
bulan Maret untuk pendidikan periode Juli
bulan September untuk pendidikan periode Januari yang akan datang
10. Untuk informasi jumlh pelamar yang paling banyak terdiri dari:
Obgyn : > 25 pelamar
I.Kes.Anak : > 25 pelamar
I.Peny.Dalam: > 25 pelamar
I.Kes.Kulit&Kelamin: >20 pelamar
11. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari RS pemerintah
12. Surat rekomendasi IDI setempat bahwa ybs tidak pernah melakukan mal praktek (foto copy 4 lembar yang dilegalisir asli)
13. Untuk info SPP dan sumbangan semua program studi dpt di klik lewat link ini :
Biaya program spesialis UI
UJIAN SELEKSI
Waktu : Tergantung Program Studi (Jadwal Pada Sekretariat)
Materi : Ujian Tulis, Psikotest dan Wawancara
PROGRAM STUDI REGULER LAMA PENDIDIKAN( SEMESTER)
ILMU PENYAKIT DALAM 8
ILMU KESEHATAN ANAK 8
ILMU BEDAH 10
OBSTETRI & GIN 7
NEUROLOGI 8
PSIKIATRI 8
ILMU PENYAKIT KULIT & KELAMIN 8
ILMU PENYAKIT MATA 8
ILMU PENYAKIT THT 8
RADIOLOGI 8
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK 6
KARDIOLOGI 9
PULMONOLOGI 8
ANASTESIOLOGI 8
B. ORTHOPAEDI 9
PATOLOGI ANATOMIK 8
PATOLOGI KLINIK 8
BEDAH UROLOGI 9
BEDAH SARAF 13
REHAB MEDIK 8
ILMU KEDOKTERAN OLAH RAGA 6
BEDAH PLASTIK 9
MIKROBIOLOGI 8
FARMAKOLOGI 8
RADIOTERAPI onkologi 7
Alamat Website penting :
1.Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia website. [www.fk.ui.ac.id]
2.Departemen Radiologi website. [http://radiologi.fk.ui.ac.id]
email. radiologi@fk.ui.ac.id, pdsripusat@yahoo.com
3. Departemen Radioterapi Website. [www.radioterapi-cm.org]
4. Departemen Penyakit Dalam Website. [www.internafkui.or.id] Email. info@internafkui.or.id
5. Divisi Orthopaedi & Traumatologi FKUI - RSCM. [http://orthoui-rscm.org]
6. Patologi Klinik RSUP. Nasional Cipto Mangunkusumo. [http://www.patklinrscm.com]
7. Divisi Bedah Vaskuler FK UI/RSCM Email. dvascularsurgery@yahoo.com
8.Departemen Psikiatri FK-UI RSCM email. dep.psikiatri@gmail.com
9. Departemen Kardiologi FK UI /RS Harapan Kita http://www.kardiologi-ui.com/
Biaya Formulir Pendaftaran CHS Rp. 50.000,-
PENDAFTARAN Dibuka Setiap Hari Senin – Jum’at (Jam 08.00-15.00 WIB)
Batas Akhir Pendaftaran :
* Berkas masuk Januari – Periode test April --- Periode Masuk PPDS bulan Juli
* Berkas masuk Juli – Periode test oktober--- Periode Masuk PPDS bulan Januari
Persyaratan Calon Peserta PPDS/PPDGS (Pasca PTT, Pra PTT dan PNS)
dengan induk asal:
-DEPDIKNAS
-DEPHAN/POLRI
-Departemen lain/BUMN
-FK swasta/RS swasta
-Perorangan
1. Surat permohonan/lamaran PPDS/PPDGS dari yang bersangkutan bagi peserta perseorangan dan atau surat permohonan dari instansi yang bersangkutan bagi yang dikirim dari instansi ditujukan kepada Pusat Data Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan
2. Mengisi formulir lamaran PPDS/PPDGS (4 rangkap)
3. Pas foto terbaru ukuran 4×6, 4 lembar
4. Materai Rp 6.000, 4 lembar
5. Foto copy ijasah yang disahkan/dilegalisir oleh fakultas (4 lembar)
6. Fotocopy transkrip nilai SKed dan Profesi yang disahkan/dilegalisir oleh fakultas (4 rangkap)
7. Surat keterangan selesai PTT dari DEPKES dan atau surat keterangan akan menyelesaikan PTT bagi yang belum menyelesaikan masa baktinya. Surat keterangan (surat ijin untuk mengikuti seleksi PPDS/PPDGS dari Dinkes Tk I DEPKES setempat bagi yang pra PTT/tunda PTT) (4 lembar)
8. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR)natau tanda terima pembuatan STR dari Konsil Kedokteran Indonesia (4 lembar)
9. Surat rekomendasi dari perhimpunan profesi kedokteran/kedokteran gigi setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran (4 lembar)
10. Surat keterangan Sehat dari RS Pemerintah 4 lembar
11. Uang pendaftaran sebesar Rp 100.000,- disetor melalui Bank BNI Capem UI Salemba No. Rek. 000.6693.996 a.n. PPDS/CHS (Slip Bank bukti pembayaran asli diserahkan bersama formulir PPDS)
12. Surat permohonan dan formulir lamaran PPDS/PPDGS dengan lampirannya disusun 4 set sesuai dengan warnanya masing2.
13. Bagi pelamar yang sudah pernah mendaftar sebelumnya dan belum diterima, supaya melampirkan surat penolakannya.
Catatan:
1. Foto dan materai ditempel pada formulir lamaran PPDS/PPDGS serta ditandatangani.
2. Untuk no 9 bila fotocopy harus dilegalisir asli
3. Untuk peserta yang dikirim oleh instansi harap melampirkan SK pengangkatan/kepegawaian.
4. Ada beberapa FK yang mensyaratkan SKKB dari kepolisian.
Informasi lebih lanjut hubungi telp: 021-3100354, 3907411 (fax)
Informasi Tambahan Bagi Calon Peserta Didik PPDS Khusus ke FK UI
1. Calon peserta PPDS pra PTT hanya untuk lulusan 2 tahun berjalan dari rencana pendidikan
2. Usia ≤ 35 tahun saat seleksi pendidikan
3. Persyaratan untuk calon PPDS Obsgyn : minimal nilai IPK: 2,75 dan nilai S1: rata2 7/B, TOEFL: 500 (LIA/PPB)
4. Untuk program IPD TOEFL min 500
5. Untuk calon PPDS I.Penyakit Jantung
Nilai IPK: 2,75
Mempunyai sertifikat ACLS (Advanced Cardiac Life Support)
6. Persyaratan untuk calon peserta PPDS Ilmu Bedah mempunyai sertifikat ATLS (Advanced Trauma Life Support), TOEFL min 500 (LIA)
7. TOEFL minimal 500
8. Untuk point 5, 6 dan 7 dapat diserahkan sebelum pelaksanaan seleksi administrasi di fakultas
9. Seleksi administrasi Fakultas dilakukan pada:
bulan Maret untuk pendidikan periode Juli
bulan September untuk pendidikan periode Januari yang akan datang
10. Untuk informasi jumlh pelamar yang paling banyak terdiri dari:
Obgyn : > 25 pelamar
I.Kes.Anak : > 25 pelamar
I.Peny.Dalam: > 25 pelamar
I.Kes.Kulit&Kelamin: >20 pelamar
11. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari RS pemerintah
12. Surat rekomendasi IDI setempat bahwa ybs tidak pernah melakukan mal praktek (foto copy 4 lembar yang dilegalisir asli)
13. Untuk info SPP dan sumbangan semua program studi dpt di klik lewat link ini :
Biaya program spesialis UI
UJIAN SELEKSI
Waktu : Tergantung Program Studi (Jadwal Pada Sekretariat)
Materi : Ujian Tulis, Psikotest dan Wawancara
PROGRAM STUDI REGULER LAMA PENDIDIKAN( SEMESTER)
ILMU PENYAKIT DALAM 8
ILMU KESEHATAN ANAK 8
ILMU BEDAH 10
OBSTETRI & GIN 7
NEUROLOGI 8
PSIKIATRI 8
ILMU PENYAKIT KULIT & KELAMIN 8
ILMU PENYAKIT MATA 8
ILMU PENYAKIT THT 8
RADIOLOGI 8
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK 6
KARDIOLOGI 9
PULMONOLOGI 8
ANASTESIOLOGI 8
B. ORTHOPAEDI 9
PATOLOGI ANATOMIK 8
PATOLOGI KLINIK 8
BEDAH UROLOGI 9
BEDAH SARAF 13
REHAB MEDIK 8
ILMU KEDOKTERAN OLAH RAGA 6
BEDAH PLASTIK 9
MIKROBIOLOGI 8
FARMAKOLOGI 8
RADIOTERAPI onkologi 7
Alamat Website penting :
1.Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia website. [www.fk.ui.ac.id]
2.Departemen Radiologi website. [http://radiologi.fk.ui.ac.id]
email. radiologi@fk.ui.ac.id, pdsripusat@yahoo.com
3. Departemen Radioterapi Website. [www.radioterapi-cm.org]
4. Departemen Penyakit Dalam Website. [www.internafkui.or.id] Email. info@internafkui.or.id
5. Divisi Orthopaedi & Traumatologi FKUI - RSCM. [http://orthoui-rscm.org]
6. Patologi Klinik RSUP. Nasional Cipto Mangunkusumo. [http://www.patklinrscm.com]
7. Divisi Bedah Vaskuler FK UI/RSCM Email. dvascularsurgery@yahoo.com
8.Departemen Psikiatri FK-UI RSCM email. dep.psikiatri@gmail.com
9. Departemen Kardiologi FK UI /RS Harapan Kita http://www.kardiologi-ui.com/
Wednesday, April 01, 2009
Perubahan Harus Terjadi
Perubahan harus terjadi..... Masa depan kita ditentukan oleh usaha keras diri kita dan ridho Allah SWT
Sekarang waktunya Semangat Belajar menghadapi tes tgl 20,22,23 april...doakan aku teman2 semua...!!!
Sekarang waktunya Semangat Belajar menghadapi tes tgl 20,22,23 april...doakan aku teman2 semua...!!!
Friday, March 13, 2009
ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC 2009 Appropriateness Criteria for Coronary Revascularization
(Published online 5 January 2009)
A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriateness Criteria Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Thoracic Surgeons, American Association for Thoracic Surgery, American Heart Association, and the American Society of Nuclear Cardiology
Coronary revascularization is appropriate when the expected benefits, in terms of survival or health outcomes (symptoms, functional status, and/or quality of life) exceed the expected negative consequences of the procedure.
The technical panel scored each indication on a scale from 1 to 9 as follows:
Appropriate : Score 7 to 9
Appropriate for the indication provided, meaning coronary revascularization is generally acceptable and is a reasonable approach for the indication and is likely to improve the patients’ health outcomes or survival.
Uncertain : Score 4 to 6
Uncertain for the indication provided, meaning coronary revascularization may be acceptable and may be a reasonable approach for the indication but with uncertainty implying that more research and/or patient information is needed to further classify the indication.
Inappropriate : Score 1 to 3
Inappropriate for the indication provided, meaning coronary revascularization is not generally acceptable and is not a reasonable approach for the indication and is unlikely to improve the patients’ health outcomes or survival.
for download journal click this link : http://content.onlinejacc.org/cgi/reprint/53/6/530.pdf
A Report of the American College of Cardiology Foundation Appropriateness Criteria Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Thoracic Surgeons, American Association for Thoracic Surgery, American Heart Association, and the American Society of Nuclear Cardiology
Coronary revascularization is appropriate when the expected benefits, in terms of survival or health outcomes (symptoms, functional status, and/or quality of life) exceed the expected negative consequences of the procedure.
The technical panel scored each indication on a scale from 1 to 9 as follows:
Appropriate : Score 7 to 9
Appropriate for the indication provided, meaning coronary revascularization is generally acceptable and is a reasonable approach for the indication and is likely to improve the patients’ health outcomes or survival.
Uncertain : Score 4 to 6
Uncertain for the indication provided, meaning coronary revascularization may be acceptable and may be a reasonable approach for the indication but with uncertainty implying that more research and/or patient information is needed to further classify the indication.
Inappropriate : Score 1 to 3
Inappropriate for the indication provided, meaning coronary revascularization is not generally acceptable and is not a reasonable approach for the indication and is unlikely to improve the patients’ health outcomes or survival.
for download journal click this link : http://content.onlinejacc.org/cgi/reprint/53/6/530.pdf
Friday, February 20, 2009
Daftar contact person ATLS se-Indonesia
NAD:
RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (0651)-23904, CP: Mirna (0852 770 33877)
Sumatra:
RSU H. Adam Malik Medan (061)-8361418, CP: Didi (0813 763 19853)
RS. Dr. Moch Husein Palembang (0711)-703874, CP: Eta (0813 6717 6567)
RS. RD. Mattaher Jambi (0741)-667698
RS. Dr. M. Djamil Padang (0751)-30706
RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi (0752)-21322
Jakarta:
Pusdiklat ATLS Indonesia, (021)-85918122, CP: Tetty, Citra
Jawa Barat:
RS. Dr. Hasan Sadikin Bdg, (022)-2034574, CP: Aah (0812 207 1921)
Jawa Tengah - Jogja:
RS. Dr. Sardjito Jgj, (0274)-581333, CP: Mimin (08122 7200 56)
RS. Dr. Moewardi Solo, (0271)-664053, CP: Hartini (0815 671 8844)
RS. Dr. Karyadi Smg, (024)-8413305, CP: Dwi (0815 664 6479)
Jawa Timur:
RS. Dr. Soetomo Sby, (031)-5024972, CP: Mamiek (0816 526 558)
RS. Dr. Saiful Anwar Mlg, (0341)-316068, CP: Wisnandari (08123 503029)
Bali:
RS. Sanglah Dps (0361)-257398, CP: Tjaho (0813 387 50054)
Kalimantan:
RSU Dr. Kanujoso D. Balikpapan (0542)-873901, ext 1013, CP: Hasma (0816 200 238)
RS. Ulin Banjarmasin (0511)-3264965, CP: Ulfa (0813 497 14912)
RS. Dr. Soedarso Pontianak (0561)-737701
Sulawesi:
RS. Dr. Wahidin S. Makassar (0411)-580110, CP: Fifi (0812 424 3654)
RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (0651)-23904, CP: Mirna (0852 770 33877)
Sumatra:
RSU H. Adam Malik Medan (061)-8361418, CP: Didi (0813 763 19853)
RS. Dr. Moch Husein Palembang (0711)-703874, CP: Eta (0813 6717 6567)
RS. RD. Mattaher Jambi (0741)-667698
RS. Dr. M. Djamil Padang (0751)-30706
RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi (0752)-21322
Jakarta:
Pusdiklat ATLS Indonesia, (021)-85918122, CP: Tetty, Citra
Jawa Barat:
RS. Dr. Hasan Sadikin Bdg, (022)-2034574, CP: Aah (0812 207 1921)
Jawa Tengah - Jogja:
RS. Dr. Sardjito Jgj, (0274)-581333, CP: Mimin (08122 7200 56)
RS. Dr. Moewardi Solo, (0271)-664053, CP: Hartini (0815 671 8844)
RS. Dr. Karyadi Smg, (024)-8413305, CP: Dwi (0815 664 6479)
Jawa Timur:
RS. Dr. Soetomo Sby, (031)-5024972, CP: Mamiek (0816 526 558)
RS. Dr. Saiful Anwar Mlg, (0341)-316068, CP: Wisnandari (08123 503029)
Bali:
RS. Sanglah Dps (0361)-257398, CP: Tjaho (0813 387 50054)
Kalimantan:
RSU Dr. Kanujoso D. Balikpapan (0542)-873901, ext 1013, CP: Hasma (0816 200 238)
RS. Ulin Banjarmasin (0511)-3264965, CP: Ulfa (0813 497 14912)
RS. Dr. Soedarso Pontianak (0561)-737701
Sulawesi:
RS. Dr. Wahidin S. Makassar (0411)-580110, CP: Fifi (0812 424 3654)
Thursday, October 09, 2008
"The End of Laissez-Faire" Perlu diakhirinya Pasar Bebas!!!!
Saat ini sedang terjadi kepanikan global karena krisis ekonomi yg melanda amerika serikat...yg diawali dgn krisis sub-prime mortage...sebuah kredit macet perumahan terbesar di AS. sistem ekonomi kapitalisme yang rakus dan serakah telah membuat pasar yang "rusak", dan pasar bebas "laissez-faire" telah menampakkan suatu market failure. Prof Sri-Edi Swasono dalam tulisannya di JawaPos (9 oktober 2008) bilang "krisis keuangan AS timbul karena kerakusan kapitalisme. Kredit awut-awutan untuk melampiaskan kekayaan, suatu affluency selera mewah masyarakat AS, saat ini melaju dan mengakibatkan kredit berkembang tanpa kehati-hatian. Teryata, sekarang Laissez-faire sedang menampilkan wujud aslinya sebagai incapable market, penuh market failure."
Itulah dunia ekonomi global....yang akhirnya berimbas pd kondisi IHSG dan kurs Rupiah terhadap dollar dan akhirnya ujung2nya jg akan berdampak di sektor riil...waduh...kok jd ahli ekonom gini..
Nah sekarang ttg dunia kesehatan dan kedokteran...yg katanya krn bsk akan ada AFTA maka para dokter2 luar negeri akan bs masuk indonesia...KKI(konsil Kedokteran Indonesia), Kolegium dan Ikatan Dokter Indonesai mgkn telah bersiap-siap dan memeikirkannya sejak kmrn2...
Tp bagaimana dgn kondisi dokter di Indonesia sendiri?? Jmlh FK yang banyak, jumlah lulusan yg banyak dan tdk terkontrol kualitasnya(krn skrg masuk FK aja sumbangan mahal, jadi uang berperan penting), masalah penyebaran dokter yang tdk merata, pd akhirnya nanti akan berdampak besar...persis seperti kasus sub-prime mortage di AS tadi..masalah ini akan menimbulkan dampak besar nantinya. Bagaimana regulasinya??
Perlu ada regulasi yg lebih ketat dalam mendirikan sebuah Fakultas Kedokteran...perlu ada saringan masuk yg bagus (agar kualitas lulusan dokter bnr2 berkualitas), dan saringan keluar melalui ujian kompetensi yang lbh bagus...seperti USMLE di amerika.
Itulah dunia ekonomi global....yang akhirnya berimbas pd kondisi IHSG dan kurs Rupiah terhadap dollar dan akhirnya ujung2nya jg akan berdampak di sektor riil...waduh...kok jd ahli ekonom gini..
Nah sekarang ttg dunia kesehatan dan kedokteran...yg katanya krn bsk akan ada AFTA maka para dokter2 luar negeri akan bs masuk indonesia...KKI(konsil Kedokteran Indonesia), Kolegium dan Ikatan Dokter Indonesai mgkn telah bersiap-siap dan memeikirkannya sejak kmrn2...
Tp bagaimana dgn kondisi dokter di Indonesia sendiri?? Jmlh FK yang banyak, jumlah lulusan yg banyak dan tdk terkontrol kualitasnya(krn skrg masuk FK aja sumbangan mahal, jadi uang berperan penting), masalah penyebaran dokter yang tdk merata, pd akhirnya nanti akan berdampak besar...persis seperti kasus sub-prime mortage di AS tadi..masalah ini akan menimbulkan dampak besar nantinya. Bagaimana regulasinya??
Perlu ada regulasi yg lebih ketat dalam mendirikan sebuah Fakultas Kedokteran...perlu ada saringan masuk yg bagus (agar kualitas lulusan dokter bnr2 berkualitas), dan saringan keluar melalui ujian kompetensi yang lbh bagus...seperti USMLE di amerika.
Modern Health Care for All Americans by Barack Obama
Doctors and other health care providers work in extraordinary times and have unrivaled abilities, but increasingly our health care system gets in the way of their sound medical judgment. Increasing uncompensated care loads, administrative rules, and insurers' coverage decisions inappropriately influence the practice of medicine. Washington sends dictates but no help.
We need health care reform now. All Americans should have high-quality, affordable medical care that improves health and reduces the burdens on providers and families. Reform must emphasize prevention, not just treatment of the sick; reduce medical errors and malpractice claims; and make the practice of medicine rewarding again. I believe that by working together we can make these goals a reality.
My health care plan has three central tenets. First, all Americans should have access to the benefits of modern medicine. Once and for all, we must ensure that this great country lives up to its ideals and ensures all Americans access to high-quality, affordable health care. Second, we must eliminate the waste that plagues our medical system — layers of bureaucracy that serve no purpose, duplicative tests and procedures that are performed because the right information is not readily available, and doctors providing unnecessary care for fear of being sued. Third, we need a public health infrastructure that works with our medical system to prevent disease and improve health.
We can work together to achieve guaranteed access to medical care during my first term in office. I talk to hardworking Americans every day who worry about paying their medical bills and getting and keeping health insurance for their families. In addition to this daily injustice, it is just plain costly and inefficient to care for people only when they get very ill. I have been committed to correcting this problem since I first started in public life, and I am determined to see it through.
Under my plan, if patients like the insurance they have, they keep it and nothing changes, except the costs are lowered. For those who are left out or have substandard insurance, my plan will offer a choice of affordable health insurance plans. Through a national health-insurance exchange, people without employment-based insurance or who work in small businesses will have a choice of private insurance policies at rates similar to those offered through large firms. To promote competition among insurers, we will also give patients a new public-plan option, providing the same coverage that is offered to members of Congress and their families.
All insurance companies will have to take everyone, regardless of medical history. Like too many Americans, I watched my mother argue with insurance companies while she was in bed dying of cancer; that should not happen.
To make insurance affordable, we will give families income-related tax credits to expand access and streamline plan enrollment and transactions to reduce the administrative burden. I will also expand Medicaid and the State Children's Health Insurance Program immediately to cover all children who don't have private coverage. And I have specified how I will pay for it — by cutting out waste in the system and redirecting the Bush tax cuts for the wealthiest Americans to help middle-class families afford health insurance.
Unlike some, I do not believe that Americans have overly generous insurance, so I would not impose a new tax on employer-based health insurance, giving employers an incentive to drop coverage and send tens of millions of Americans into the individual insurance market, where insurers cherry-pick healthy enrollees, administrative costs are high, and coverage is less comprehensive and cost sharing is greater. Such a plan would be disastrous.
Health care reform will not succeed unless we create a health care delivery system of which we can be proud. Report after report has pointed out the flaws in the way our system is organized and financed. Clinicians face huge administrative burdens that add to the cost of care and rarely improve its quality. Our reimbursement structure rewards procedures and the use of technology but not time spent with patients or coordinating care. There is little incentive for young physicians to enter into primary care. And U.S. physicians practice with constant concern about malpractice lawsuits.
I am committed to making the fundamental changes necessary to modernize the system to streamline medical practice with the goal of improved patient outcomes. My plan calls for investing $10 billion per year over 5 years in health information technology. This commitment is not just financial: we will ensure that physicians have the technical support they need to implement new systems for patient records and billing. By reducing medical errors and unnecessary duplication of tests, this investment will lead to a long-term reduction in our health care system's overall cost.
We also need to change the way we reimburse for patient care. We should start paying adequately for care coordination, case management, and innovative care-delivery models, such as team-based care and electronic communication. Doctors should be paid fairly by private insurers and by Medicare. Payment reform should improve patient outcomes and should lower overall costs by removing incentives for unnecessary care and rewarding the right care, provided at the right time, for the right reasons. Unlike my opponent, I voted against the recent reduction in physician payments. We can't start health reform by penalizing doctors.
Our medical training institutions are the finest in the world, but we need to ensure that doctors have ready access to the best information on medical advances throughout their careers. The best source of information on the value of a drug or a new technology is not the company that produces and markets it, but rather a careful and independent evaluation of patient outcomes. I will develop an independent national institute to work with the medical community to evaluate and disseminate information on the comparative effectiveness of drugs, devices, treatments, and procedures.
I will invest in programs, including loan repayment, training grants, and improved provider reimbursement, to give young doctors incentives to enter primary care. I will also renew our commitment to investing in biomedical research, which suffered a major lapse under the Bush administration.
Finally, I will address medical malpractice with the central goal of preventing medical errors in the first place. Through substantial investment in information and decision-support technology and other patient-safety initiatives, we will reduce the types of medical errors and oversights that lead to lawsuits. And I am open to additional measures to curb malpractice suits and reduce the cost of malpractice insurance. We must make the practice of medicine rewarding again.
Prevention is also a central part of my reform plan. Health care providers can do only so much; patients, employers, and communities all have a role in helping us to start out healthy and maintain our health. Patients need to step up their efforts to stop smoking, start exercising, and eat right to maintain a healthy weight. Employers need to invest in healthy workplaces and help their employees maintain an active, healthy lifestyle.
Government has a role, too. I will make new funding available for community-based programs aimed at priority public health problems such as smoking and obesity. I will also reward school and workplace health-promotion and prevention initiatives that increase vaccination and exercise and make healthy foods available in cafeterias and vending machines. Finally, I will work with state and local governments to create a coherent, coordinated national public health strategy.
This election will have enormous consequences for health care in our country. As president, I will modernize our health care delivery system and ensure that all Americans have access to high-quality, affordable medical care. I believe that with help and collaboration, especially from those who work so hard to keep us healthy, we can make health care reform a reality.
Source Information
This article (10.1056/NEJMp0807677) was published at www.nejm.org on September 24, 2008.
Ini di USA...bagaimana dengan di Indonesia????? Bagaimana visi dan Misi para calon kandidat Presiden Indonesia yang akan maju thn 2009??? Apa Rencana ANDA untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia??? Kita tunggu saja...... kapan??? he..he...
We need health care reform now. All Americans should have high-quality, affordable medical care that improves health and reduces the burdens on providers and families. Reform must emphasize prevention, not just treatment of the sick; reduce medical errors and malpractice claims; and make the practice of medicine rewarding again. I believe that by working together we can make these goals a reality.
My health care plan has three central tenets. First, all Americans should have access to the benefits of modern medicine. Once and for all, we must ensure that this great country lives up to its ideals and ensures all Americans access to high-quality, affordable health care. Second, we must eliminate the waste that plagues our medical system — layers of bureaucracy that serve no purpose, duplicative tests and procedures that are performed because the right information is not readily available, and doctors providing unnecessary care for fear of being sued. Third, we need a public health infrastructure that works with our medical system to prevent disease and improve health.
We can work together to achieve guaranteed access to medical care during my first term in office. I talk to hardworking Americans every day who worry about paying their medical bills and getting and keeping health insurance for their families. In addition to this daily injustice, it is just plain costly and inefficient to care for people only when they get very ill. I have been committed to correcting this problem since I first started in public life, and I am determined to see it through.
Under my plan, if patients like the insurance they have, they keep it and nothing changes, except the costs are lowered. For those who are left out or have substandard insurance, my plan will offer a choice of affordable health insurance plans. Through a national health-insurance exchange, people without employment-based insurance or who work in small businesses will have a choice of private insurance policies at rates similar to those offered through large firms. To promote competition among insurers, we will also give patients a new public-plan option, providing the same coverage that is offered to members of Congress and their families.
All insurance companies will have to take everyone, regardless of medical history. Like too many Americans, I watched my mother argue with insurance companies while she was in bed dying of cancer; that should not happen.
To make insurance affordable, we will give families income-related tax credits to expand access and streamline plan enrollment and transactions to reduce the administrative burden. I will also expand Medicaid and the State Children's Health Insurance Program immediately to cover all children who don't have private coverage. And I have specified how I will pay for it — by cutting out waste in the system and redirecting the Bush tax cuts for the wealthiest Americans to help middle-class families afford health insurance.
Unlike some, I do not believe that Americans have overly generous insurance, so I would not impose a new tax on employer-based health insurance, giving employers an incentive to drop coverage and send tens of millions of Americans into the individual insurance market, where insurers cherry-pick healthy enrollees, administrative costs are high, and coverage is less comprehensive and cost sharing is greater. Such a plan would be disastrous.
Health care reform will not succeed unless we create a health care delivery system of which we can be proud. Report after report has pointed out the flaws in the way our system is organized and financed. Clinicians face huge administrative burdens that add to the cost of care and rarely improve its quality. Our reimbursement structure rewards procedures and the use of technology but not time spent with patients or coordinating care. There is little incentive for young physicians to enter into primary care. And U.S. physicians practice with constant concern about malpractice lawsuits.
I am committed to making the fundamental changes necessary to modernize the system to streamline medical practice with the goal of improved patient outcomes. My plan calls for investing $10 billion per year over 5 years in health information technology. This commitment is not just financial: we will ensure that physicians have the technical support they need to implement new systems for patient records and billing. By reducing medical errors and unnecessary duplication of tests, this investment will lead to a long-term reduction in our health care system's overall cost.
We also need to change the way we reimburse for patient care. We should start paying adequately for care coordination, case management, and innovative care-delivery models, such as team-based care and electronic communication. Doctors should be paid fairly by private insurers and by Medicare. Payment reform should improve patient outcomes and should lower overall costs by removing incentives for unnecessary care and rewarding the right care, provided at the right time, for the right reasons. Unlike my opponent, I voted against the recent reduction in physician payments. We can't start health reform by penalizing doctors.
Our medical training institutions are the finest in the world, but we need to ensure that doctors have ready access to the best information on medical advances throughout their careers. The best source of information on the value of a drug or a new technology is not the company that produces and markets it, but rather a careful and independent evaluation of patient outcomes. I will develop an independent national institute to work with the medical community to evaluate and disseminate information on the comparative effectiveness of drugs, devices, treatments, and procedures.
I will invest in programs, including loan repayment, training grants, and improved provider reimbursement, to give young doctors incentives to enter primary care. I will also renew our commitment to investing in biomedical research, which suffered a major lapse under the Bush administration.
Finally, I will address medical malpractice with the central goal of preventing medical errors in the first place. Through substantial investment in information and decision-support technology and other patient-safety initiatives, we will reduce the types of medical errors and oversights that lead to lawsuits. And I am open to additional measures to curb malpractice suits and reduce the cost of malpractice insurance. We must make the practice of medicine rewarding again.
Prevention is also a central part of my reform plan. Health care providers can do only so much; patients, employers, and communities all have a role in helping us to start out healthy and maintain our health. Patients need to step up their efforts to stop smoking, start exercising, and eat right to maintain a healthy weight. Employers need to invest in healthy workplaces and help their employees maintain an active, healthy lifestyle.
Government has a role, too. I will make new funding available for community-based programs aimed at priority public health problems such as smoking and obesity. I will also reward school and workplace health-promotion and prevention initiatives that increase vaccination and exercise and make healthy foods available in cafeterias and vending machines. Finally, I will work with state and local governments to create a coherent, coordinated national public health strategy.
This election will have enormous consequences for health care in our country. As president, I will modernize our health care delivery system and ensure that all Americans have access to high-quality, affordable medical care. I believe that with help and collaboration, especially from those who work so hard to keep us healthy, we can make health care reform a reality.
Source Information
This article (10.1056/NEJMp0807677) was published at www.nejm.org on September 24, 2008.
Ini di USA...bagaimana dengan di Indonesia????? Bagaimana visi dan Misi para calon kandidat Presiden Indonesia yang akan maju thn 2009??? Apa Rencana ANDA untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia??? Kita tunggu saja...... kapan??? he..he...
Sunday, October 05, 2008
Ingatlah Hari Ini ( to all FK UGM 2002, special kelompok koass KK)
Kawan dengarlah yang akan aku katakan
Tentang dirimu stlah selama ini
Ternyata kepalamu akan slalu botak
Kamu kayak gorilla
Cobalah kamu ngaca tu bibir balapan
Daripada gigi lu kayak kelinci
Yang ini udah gendut, suka marah2
Kau cacing kepanasan
Tapi ku tak peduli
kau slalu di hati
Reff :
Kamu sangat berarti, istimewa di hati
Slamanya rasa ini
Jika tua nanti kita t'lah hidup masing2
Ingatlah hari ini
Ketika kesepian menyerang diriku
Gak enak badan resah tak menentu
Ku tahu satu cara sembuhkan diriku
Ingat teman2ku
Don't you worry just be happy
Temanmu disini
(Don't you get sad don't be angry / Mending happy2)
bac to Reff
Tentang dirimu stlah selama ini
Ternyata kepalamu akan slalu botak
Kamu kayak gorilla
Cobalah kamu ngaca tu bibir balapan
Daripada gigi lu kayak kelinci
Yang ini udah gendut, suka marah2
Kau cacing kepanasan
Tapi ku tak peduli
kau slalu di hati
Reff :
Kamu sangat berarti, istimewa di hati
Slamanya rasa ini
Jika tua nanti kita t'lah hidup masing2
Ingatlah hari ini
Ketika kesepian menyerang diriku
Gak enak badan resah tak menentu
Ku tahu satu cara sembuhkan diriku
Ingat teman2ku
Don't you worry just be happy
Temanmu disini
(Don't you get sad don't be angry / Mending happy2)
bac to Reff
Wednesday, October 01, 2008
Monday, September 15, 2008
LULUS UKDI (Uji Kompetensi Dokter Indonesia)
Hore akhirnya lulus UKDI!!!!
"kami mau mengadakan somasi kepada KKI (konsil Kedokteran Indonesia, kanapa harus ada UKDI?? kan dah kuliah 4 tahun+profesi yg totalnya jd 6 tahun kok masih aja diuji?? g percaya aja!! Masuk kedokteran UGM aja susah....kok masih pake diuji habis sumpah dokter. Kalo anak2 swasta di uji pake ujian nasional itu wajar"...salah satu tanggapan temen waktu mau ujian UKDI.
Tapi akhirnya lulus juga UKDI!!!!
Ayo sekarang ngurus STR (surat Tanda registrasi)....huh mau jd dokter aja kok ribet...he3x...
"kami mau mengadakan somasi kepada KKI (konsil Kedokteran Indonesia, kanapa harus ada UKDI?? kan dah kuliah 4 tahun+profesi yg totalnya jd 6 tahun kok masih aja diuji?? g percaya aja!! Masuk kedokteran UGM aja susah....kok masih pake diuji habis sumpah dokter. Kalo anak2 swasta di uji pake ujian nasional itu wajar"...salah satu tanggapan temen waktu mau ujian UKDI.
Tapi akhirnya lulus juga UKDI!!!!
Ayo sekarang ngurus STR (surat Tanda registrasi)....huh mau jd dokter aja kok ribet...he3x...



